Makna dari teks pembukaan UUD 45,setiap alinea..

Diposting oleh opik glamorkills pada 00:00, 18-Sep-13

Asalamualaikum wr wb Salam sejahtera bagi kita semua smile Kali ini saya akan memposting sesuai judul di atas "Makna dari teks pembukaan UUD 45,setiap alinea.." sob pasti kalian di beri tugas oleh guru kalian..iya kan smile tenang aja sob.kamu datang pada blog yg tepat yaitu gubug sederhana opik glamorkills.. Langsung aja kita ke TKP. Arti dan Makna Alenia Pembukaan UUD 1945 • Alenia Pertama “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” Dalam kalimat “Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa…” terkandung suatu pengakuan tentang nilai “hak kodrat” . Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan hakikat manusia (peri kemanusiaan) dan hakikat adil (peri keadilan) dan atas pelanggaran tersebut maka harus dilakukan suatu pemaksaan, yaitu bahwa penjajahan harus dihapuskan. Deklarasi kemerdekaan atas seluruh bangsa atas seluruh bangsa di dunia yang terkandung dalam alenia pertama merupakan suatu pernyataan yang bersifat universal. • Alenia Kedua “ Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang bebahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur “ Perwujudan kemerdekaan bangsa Indonesia disamping sebagai suatu bukti obyektif atas penjajahan pada bangsa Indonesia, juga sekaligus mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri, terbebas dari kekuasaan bangsa lain. Hasil dari perjuangan tersebut terjelma dalam suatu Negara Indonesia dengan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk menuju cita-cita bersama yang berkeadilan dan berkemakmuran. Demi terujudnya cia- cita tersebut maka bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu dan mempunyai suatu kebulatan. • Alenia Ketiga “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Pengakuan ‘nilai religius’ dalam pernyataan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” mengandung makna bahwa Negara Indonesia mengakui nilai-nilai religious, amerupakan dasar dari hokum positif negara maupun dasar moral negara. Pengakuan ‘nilai moral’ yang terkandung dalam pernyataan “didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas” mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat segala bangsa. Pernyataan kembali ke proklamasi dalam kalimat ”…maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan dan rincian lebih lanjut naskah Proklamasi 17 Agustus 1945. • Alenia Keempat “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Dalam alenia ke empat termuat prinsip- prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Negara Indonesia seperti yang disimpulkan dari kalimat “…Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia…”. Pemerintahan dalam susunan kalimat “pemerintahan Negara Indonesia…” maksudnya dalam pengertian sebagai penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan Negara dan segala kelengkapannya (government) yng berbeda dengan pemerintahan Negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dari kegiatan penyelenggaraan Negara, yaitu aspek pelaksana (executive) (Sulandra,1979:230). Prinsip-prinsip kenegaraan : a. Tujuan Negara • Tujuan Khusus: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa • Tujuan Umum: ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial b. Ketentuan diadakannya UUD Negara (“… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia…”) c. Bentuk Negara (“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”) d. Dasar filsafat Negara (“…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuaan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) Keterkaitan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi dan pasal-pasal Dalam ketetapan MPRS/MPR menerangkan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, oleh karena itu antara Pembukaan dan Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan. Kebersatuan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Disebutkannya kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 2. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi. 3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Berdasarkan sifat kesatuan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah sebagai berikut: Pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 Ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945 Di dalam system tertib hukum Indonesia, penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hokum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hokum dasar tidak tertulis (convensi), selanjutnya pokok pikiran itu dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945 karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Alasan Terjadinya Perubahan UUD 1945 setelah Amandemen Amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi merupakan suatu prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUD nya itu sendiri. Amandemen lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang dijadikan lampiran otentik bagi UUD tersebut (Mahfud,1999:64) Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama orde lama dan orde baru, bahwa penerapan pasal-pasal UUD 1945 memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama kepada presiden. Karena latar belakang inilah maka masa orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan bersifat keramat dan tidak dapat diganggu gugat. Suatu hal yang mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak adanya system kekuasaan dengan “check and balance” terutama terhadap kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia proses reformasi terhadap UUD 1945 adalah suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia kea rah tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaraan. Klasifikasi Isi-isi Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen UUD 1945 hasil amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal akan tetapi dibagi menjadi 26 Bab, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selain jumlah Bab bertambah juga banyak pasal yang dikembangkan. Pasal tersebut antara lain: • Pasal 3 menjadi 3 ayat • Pasal 6 dua ayat, ditambah pasal 6A berisi 5 ayat • Pasal 7 ditambah pasal 7A, pasl 7B terdiri atas 7 ayat, pasal 7C • Pasal 8 menjadi berisi 3 ayat • Pasal 9 menjadi berisi 2 ayat • Pasal 10 tetap • Pasal 11 menjadi berisi 3 ayat • Pasal 12 tetap • Pasal 13 menjadi berisi 3 ayat • Pasal 14 menjadi 2 ayat • Pasal 15 tetap • Pasal 16 satu ayat • Pasal 17 menjadi 4 ayat • Pasal 18 menjadi 7 ayat ditambah pasl 18A terdiri atas 2 ayat, pasal 18B terdiri dari 2 ayat • Pasal 19 menjadi 3 ayat • Pasal 20 menjadi 5 ayat, ditambah pasal 20A terdiri atas 4 ayat • Pasal 21 tetap 2 ayat • Pasal 22 tetap 3 ayat ditambah pasal 22A 1ayat, 22B terdiri atas 1 ayat, 22C terdiri atas 4 ayat, pasal 22D terdiri atas 4 ayat, pasal 22E 6 ayat • Pasal 23 berubah menjadi 3 ayat, ditambah pasal 23A 1 ayat,23B 1 ayat, 23C 1 ayat, 23D 1 ayat, pasal 23E 3 ayat, 23F 2 ayat, 23G 2 ayat • Pasal 24 tiga ayat, ditambah pasal 24A 5 ayat, 24B 4 ayat, 24C 6 ayat • Pasal 25 satu ayat • Pasal 26 tiga ayat • Pasal 27 tiga ayat • Pasal 28 satu ayat, ditambah pasal 28A 1 ayat, 28B 2 ayat, pasal 28C 2 ayat, 28D 4 ayat, 28E 3 ayat, 28F 1 ayat, 28G 2 ayat, 28H 4 ayat, 28I 5 ayat, 28J 2 ayat • Pasal 29 dua ayat • Pasal 30 lima ayat • Pasal 31 lima ayat • Pasal 32 dua ayat • Pasal 33 lima ayat • Pasal 34 empat ayat • Pasal 35 satu ayat • Pasal 36 satu ayat, ditambah pasal 36A 1 ayat, 36B 1 ayat, 36C 1 ayat • Pasal 37 berisi 5 ayat Demikian isi UUD 1945 hasil amandemen yang masing-masing pasal ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Lembaga-lembaga Negara Sesuai dengan UUD 1945 Amandemen Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). 1. MPR MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Kewenangan MPR yaitu: berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. 2. DPR Mengingat keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR, maka kedudukn Dewan ini kuat dan oleh karena itu tidak dapat dibubarkan oleh presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. DPR mempunyai kekuasan membentuk Undang Undang . Fungsi DPR yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. DPR juga memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, pendapat serta hak imunitas. 3. DPD Anggota DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. Susunan dan kedudukan DPD diatur oleh UU No. 22 Tahun 2003. DPD mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. 4. BPK Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. BPK berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 5. PRESIDEN Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orangwakil presiden. Presiden dapat mengajukan rancangan UU kepada DPR. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah dalam menjalankan UU sebagaimana mestinya. Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD. 6. KEKUASAAN KEHAKIMAN (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) Kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Sisem Politik di Era Reformasi Nilai demokrasi politik secara normative dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah- daerah dan golongan-golongan, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang” Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang undang dengan persetujuan DPR” Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak” a. Reformasi Atas Sistem Politik Sistem mekanisme demokrasi tertuang dalam Undang Undang Daftar Pustaka Prof. Dr. Kaelan M.S. Pendidikan Pancasila .Parakdikma Yogyakarta.

Bagikan ke Facebook Bagikan ke Twitter

Komentar

Belum ada komentar. Tulislah komentar pertama!

Komentar Baru

[Masuk]
Nama:

Komentar:
(Beberapa Tag BBCode diperbolehkan)

Kode Keamanan:
Aktifkan Gambar